Tulisan 3

Proyeksi Bank Dunia Terkait Ekonomi Indonesia

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berjalan lebih lambat dari proyeksi pemerintah. Ekonomi nasional tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 5,3%, lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia (BI) di level 5,7% dengan rentang 5,5%-5,9%.

Meski ekonomi melambat, kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan akan sedikit membaik. Bank Dunia memperkirakan defisit tersebut akan berada di level 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya di level 3,3%.

"Pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap lemah karena tingginya biaya pinjaman, rendahnya harga komoditas dan meningkatnya harga barang modal impor dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Jim Brumby, Lead Economist World Bank di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Untuk mengimbangi penurunan investasi tersebut, Bank Dunia mengusulkan Indonesia melakukan upaya penyeimbangan dengan lewat konsumsi swasta dan peningkatan ekspor Indonesia.
"Konsumsi swasta diperkirakan akan menjadi pendorong yang bersifat sementara menjelang Pemilu bulan April dan Juli," tegasnya.
Sedangkan untuk ekspor, peningkatan akan terjadi secara bertahap seiring dengan permintaan luar negeri yang berkontribusi terhadap sedikit banyak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 sebesar 5,6%.
Hingga akhir tahun, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan akan turun sedikit di bawah sasaran Bank Indonesia yang sebesar 4,5% plus minus 1% dan terus bertahan di tahun 2015

tulisan 2

2 Masalah Serius Dunia Ancam Perekonomian RI

Meski tanda-tanda pemulihan sudah mulai melanda perekonomian Indonesia, pemerintah belum bisa bernapas lega. Dua tantangan baru justru harus diantisipasi pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Firmanzah seperti dikutip laman Setkab mengungkapkan dua tantangan besar tersebut adalah berakhirnya suku bunga murah negara maju dan pelemahan ekonomi Asia utamanya China, Jepang, dan Indonesia.

Firmanzah menjelaskan, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), Janet Yallen, usai pertemuaan FOMC (Komite Bank Federal), Rabu (19/3) memangkas kembali stimulus sebesar US$ 10 miliar dan menjadi US$ 55 miliar tiap bulan. Namun kejutan justru berasal dari rencana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% pada akhir 2015 dan 2,25% pada 2016.

“Kondisi ini telah memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan Asia kembali ke AS,” papar Firmanzah.

Kepanikan juga terlihat dari pasar mata uang negara Asia baht Thailand, peso Filipina, yuan Tiongkok, ringgit Malaysia dan won Korea Selatan yang mengalami koreksi cukup dalam.

Menurut Firmanzah, dalam jangka pendek, ekonomi Indonesia 2014-2016 akan disibukkan dengan perumusan kebijakan antisipasi pengurangan dan penghentian Quantitative Easing (QE) III, dan dinaikkannya suku bunga acuan The Fed.

“Pembalikan modal ke negara maju perlu kita antisipasi bersama karena berdampak kepada nilai tukar rupiah, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagagan dan neraca pembayaran,” tutur Firmanzah.

Selain faktor penekan dari AS, pemerintah juga diimbau memberikan perhatian serius terhadap pelemahan ekonomi negara-negara utama Asia seperti Tiongkok, Jepang dan India.

Sepanjang 2013 hingga kuart I-2014, ekonomi Jepang, Tiongkok dan India terus melemah, serta mengalami perlambatan diluar perkiraan banyak kalangan. Antisipasi pembalikan arah pertumbuhan negara-negara besar Asia perlu dipersiapkan karena berpeluang besar menekan ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Untuk memitigasi risiko pelemahan ekonomi di ketiga negara tersebut, fundamental ekonomi nasional terus diperkuat seiring dengan sejumlah agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan.

“Sejumlah paket kebijakan juga telah dikeluarkan sejak pertengahan 2013 yang diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi dan upaya mitigasi risiko pelemahan ekonomi global termasuk melambatnya ekonomi Asia,” ungkapnya. - See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2027120/2-masalah-serius-dunia-ancam-perekonomian-ri#sthash.nbPZBq0N.dpuf

 

Meski tanda-tanda pemulihan sudah mulai melanda perekonomian Indonesia, pemerintah belum bisa bernapas lega. Dua tantangan baru justru harus diantisipasi pemerintah dalam beberapa waktu ke depan.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Firmanzah seperti dikutip laman Setkab mengungkapkan dua tantangan besar tersebut adalah berakhirnya suku bunga murah negara maju dan pelemahan ekonomi Asia utamanya China, Jepang, dan Indonesia.
Firmanzah menjelaskan, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), Janet Yallen, usai pertemuaan FOMC (Komite Bank Federal), Rabu (19/3) memangkas kembali stimulus sebesar US$ 10 miliar dan menjadi US$ 55 miliar tiap bulan. Namun kejutan justru berasal dari rencana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% pada akhir 2015 dan 2,25% pada 2016.
“Kondisi ini telah memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan Asia kembali ke AS,” papar Firmanzah.
Kepanikan juga terlihat dari pasar mata uang negara Asia baht Thailand, peso Filipina, yuan Tiongkok, ringgit Malaysia dan won Korea Selatan yang mengalami koreksi cukup dalam.
Menurut Firmanzah, dalam jangka pendek, ekonomi Indonesia 2014-2016 akan disibukkan dengan perumusan kebijakan antisipasi pengurangan dan penghentian Quantitative Easing (QE) III, dan dinaikkannya suku bunga acuan The Fed.
“Pembalikan modal ke negara maju perlu kita antisipasi bersama karena berdampak kepada nilai tukar rupiah, IHSG, inflasi, cadangan devisa, neraca perdagagan dan neraca pembayaran,” tutur Firmanzah.
Selain faktor penekan dari AS, pemerintah juga diimbau memberikan perhatian serius terhadap pelemahan ekonomi negara-negara utama Asia seperti Tiongkok, Jepang dan India.
Sepanjang 2013 hingga kuart I-2014, ekonomi Jepang, Tiongkok dan India terus melemah, serta mengalami perlambatan diluar perkiraan banyak kalangan. Antisipasi pembalikan arah pertumbuhan negara-negara besar Asia perlu dipersiapkan karena berpeluang besar menekan ekonomi Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Untuk memitigasi risiko pelemahan ekonomi di ketiga negara tersebut, fundamental ekonomi nasional terus diperkuat seiring dengan sejumlah agenda percepatan pembangunan yang sedang berjalan.
“Sejumlah paket kebijakan juga telah dikeluarkan sejak pertengahan 2013 yang diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi dan upaya mitigasi risiko pelemahan ekonomi global termasuk melambatnya ekonomi Asia,” ungkapnya.

sumber:  http://bisnis.liputan6.com/read/2027120/2-masalah-serius-dunia-ancam-perekonomian-ri

tulisan 1

Ekonomi Indonesia Tak Lagi Rapuh Hadapi Keputusan AS?

 
Sydney Berbagai kebijakan yang dilancarkan pemerintah Indonesia demi menghadapi aksi penarikan dana stimulus Bank Sentral Amerika Serikat (tapering The Fed) tampaknya mulai membuahkan hasil. Perekonomian Indonesia perlahan berangsur pulih setelah menerima hantaman dari kebijakan The Fed sejak pertengahan tahun lalu.
Seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Rabu (9/4/2014), Indonesia bersama dengan India, Turki, Brasil dan Afrika Selatan merupakan lima negara berkembang yang dikalungi label `The Fragile Five`. Istilah tersebut diberikan bank investasi global Morgan Stanley yang mengungkapkan, perekonomian kelima negara itu akan menjadi yang paling rentan menghadapi keputusan tapering The Fed.
Antara Mei hingga Agustus tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang tercatat meluncur hingga 26%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkulai hingga hampir 224% sejak pertengahan tahun lalu.
Tak hanya itu, para analis juga melihat hantaman yang besar bagi perekonomian Indonesia datang dari pembengkakan defisit perdagangan. Namun setelah aksi jual besar-besaran dan serangkaian kebijakan dilancarkan, ekonomi Indonesia akhirnya berangsur membaik.
Pasar saham menguat 22,5% dari level terendahnya pada Agustus 2013. Tahun ini, IHSG bahkan telah menguat lebih dari 13% dan menjadi yang terunggul di kawasan Asia.
Beberapa perusahaan besar telah mendapatkan keuntungan dari sentimen positif tersebut. Bahkan salah satu perusahaan terbesar Indonesia, Astra International telah mengalami kenaikan harga saham hingga hampir 15% tahun ini.
Tak hanya di pasar saham, rupiah yang sempat menjadi mata uang dengan pelemahan terparah kini telah berubah menjadi salah satu yang terkuat. Nilai tukar rupiah tercatat menguat 7,6% dan mencatatkan penguatan terkuat kedua terhadap dolar AS.
Sementara awal bulan ini, Indonesia juga berhasil mencetak surplus perdagangan yang lebih besar pada Februari sebesar US$ 855 juta. Angka tersebut melampaui ekspektasi para ekonom.
"Seluruh ekonom kami yakin perekonomian Indonesia akan terus membaik dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang akan datang," ungkap para analis di Credit Suisse.
Sementara itu, manajer portofolio Blackrock, Joshua Crabb menilai kepercayaan diri mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat baik secara domestik maupun internasional.
"Jika kami terus melihat tren penguatan seperti ini, proyeksi positif akan menghiasi perekonomian Indonesia," ungkapnya.
Namun di samping berbagai optimisme tersebut, para pakar strategi pasar mengatakan, Indonesia masih menghadapi risiko internal dan eksternal. Salah satunya adalah pemilihan umum legislatif yang digelar hari ini dan pemilihan presiden pada Juli.
Sementara itu, perlambatan ekonomi China juga dapat menjadi risiko utama kegiatan ekspor Indonesia. Turbulensi pasar masih mungkin terjadi karenanya.
"Beberapa benturan masih akan menerpa, tapi Indonesia dapat menyesuaikannya dengan cepat dan mengatasi berbagai tantangan yang dikhawatirkan masyarakat," tandas Curb.

sumber:  http://bisnis.liputan6.com/read/2034500/ekonomi-indonesia-tak-lagi-rapuh-hadapi-keputusan-as

Sydney Berbagai kebijakan yang dilancarkan pemerintah Indonesia demi menghadapi aksi penarikan dana stimulus Bank Sentral Amerika Serikat (tapering The Fed) tampaknya mulai membuahkan hasil. Perekonomian Indonesia perlahan berangsur pulih setelah menerima hantaman dari kebijakan The Fed sejak pertengahan tahun lalu.
Seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Rabu (9/4/2014), Indonesia bersama dengan India, Turki, Brasil dan Afrika Selatan merupakan lima negara berkembang yang dikalungi label `The Fragile Five`. Istilah tersebut diberikan bank investasi global Morgan Stanley yang mengungkapkan, perekonomian kelima negara itu akan menjadi yang paling rentan menghadapi keputusan tapering The Fed.
Antara Mei hingga Agustus tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang tercatat meluncur hingga 26%. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkulai hingga hampir 224% sejak pertengahan tahun lalu.
Tak hanya itu, para analis juga melihat hantaman yang besar bagi perekonomian Indonesia datang dari pembengkakan defisit perdagangan. Namun setelah aksi jual besar-besaran dan serangkaian kebijakan dilancarkan, ekonomi Indonesia akhirnya berangsur membaik.
Pasar saham menguat 22,5% dari level terendahnya pada Agustus 2013. Tahun ini, IHSG bahkan telah menguat lebih dari 13% dan menjadi yang terunggul di kawasan Asia.
Beberapa perusahaan besar telah mendapatkan keuntungan dari sentimen positif tersebut. Bahkan salah satu perusahaan terbesar Indonesia, Astra International telah mengalami kenaikan harga saham hingga hampir 15% tahun ini.
Tak hanya di pasar saham, rupiah yang sempat menjadi mata uang dengan pelemahan terparah kini telah berubah menjadi salah satu yang terkuat. Nilai tukar rupiah tercatat menguat 7,6% dan mencatatkan penguatan terkuat kedua terhadap dolar AS.
Sementara awal bulan ini, Indonesia juga berhasil mencetak surplus perdagangan yang lebih besar pada Februari sebesar US$ 855 juta. Angka tersebut melampaui ekspektasi para ekonom.
"Seluruh ekonom kami yakin perekonomian Indonesia akan terus membaik dan dapat mengatasi berbagai tantangan yang akan datang," ungkap para analis di Credit Suisse.
Sementara itu, manajer portofolio Blackrock, Joshua Crabb menilai kepercayaan diri mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat baik secara domestik maupun internasional.
"Jika kami terus melihat tren penguatan seperti ini, proyeksi positif akan menghiasi perekonomian Indonesia," ungkapnya.
Namun di samping berbagai optimisme tersebut, para pakar strategi pasar mengatakan, Indonesia masih menghadapi risiko internal dan eksternal. Salah satunya adalah pemilihan umum legislatif yang digelar hari ini dan pemilihan presiden pada Juli.
Sementara itu, perlambatan ekonomi China juga dapat menjadi risiko utama kegiatan ekspor Indonesia. Turbulensi pasar masih mungkin terjadi karenanya.
"Beberapa benturan masih akan menerpa, tapi Indonesia dapat menyesuaikannya dengan cepat dan mengatasi berbagai tantangan yang dikhawatirkan masyarakat," tandas Curb.
- See more at: http://bisnis.liputan6.com/read/2034500/ekonomi-indonesia-tak-lagi-rapuh-hadapi-keputusan-as#sthash.detwhtVE.dpuf

Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Tugas 2

Berikut merupakan salah satu bentuk kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun terakhir ini

Untuk memberantas kemiskinan pemerintah mempunyai banyak program yang dapat digunakan oleh warga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan dan hak dalam berbagai bidang. Contoh program yang diterapkan yaitu seperti BLT, Jamkesmas, BOS, Bidikmisi, Raskin, PNPM Mandiri, KUR, dan lain sebagainya. Di tulisan ini saya akan menjelaskan beberapa program tersebut.

 

Nama Kebijakan  : RASKIN (beras miskin)

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).
Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin.

Konsep:

Tujuan:

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Lebih jauh, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskindan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

sasaran:

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin).Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM. Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2013), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
Jumlah RTS-PM Program Raskin 2014 tersebut meliputi sekitar 25 persen penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin.

landasan hukum: 

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8
Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum
(Perum) BULOG.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2011, tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2012.
13. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
14. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pembahasan:

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,56% pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin ditetapkan

1. Penetapan RTS-PM Program Raskin,sejak periode Juni-Desember2012, didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.
2. Basis Data Terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diserahterimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
3. Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkat berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejahteraan yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota.
4. Sesuai dengan pagu nasional Raskin yang telah ditetapkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, TNP2K mengidentifikasi masing-masing sekitar 17,5 juta dan 15,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu. Dengan demikian mereka yang didata pada PPLS 2011 tidak serta merta menjadi RTS-PM.
5. Pagu Raskin per provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengacu pada sebaran jumlah RTS-PM yang termasuk dalam 17,5 juta (2012) dan 15,5 juta (2013) rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu sebagaimana dijelaskan di atas.
6. TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTS-PM Raskin Juni-Desember 2012 dan RTS-PM Raskin 2013 kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
7. Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat menetapkan pagu Raskin provinsi dan jumlah RTS kabupaten/kota berdasarkan data dari TNP2K. 

masalah:

Penyelewengan Raskin

Bulog: Peralihan Anggaran Raskin Atas Saran BPK
Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyangkal adanya kelebihan bayar oleh pemerintah.
 
Wapres Boediono: Distribusi Raskin Banyak Dicatut
Persoalan ini juga dipicu oleh tidak adanya transparansi pendataan yang disosialisasikan hingga level masyarakat bawah.
 
400 Ribu Ton Beras Murah Tak Sampai ke Rakyat
Berdasarkan data yang ia peroleh, pada 2004 angka kesenjangan realisasi beras sekitar 4.000 ton tidak sampai ke masyarakat dan terus melonjak hingga 100 kali lipat hanya dalam waktu enam tahun.

 
Enam Kepala Desa Sumenep Akui Tilap Raskin 500 Ton
Sejumlah warga Sapeken mengaku empat bulan, dari bulan Juni hingga September, tidak menerima raskin.
 
Beras Miskin di Sidoarjo Tak Sesuai Timbangan
Paket beras miskin yang seharusnya 10 kilogram, ternyata hanya berisi 9,2 kilogram.
 
Mahasiswa Sumenep Persoalkan Raibnya 500 Ton Beras Warga Miskin
"Mafia raskin harus ditumpas. Raskin bukan alat memperkaya diri".
 
Ratusan Ton Beras untuk Warga Miskin di Sumenep Raib
Sejumlah warga miskin Pulau Sapeken mengeluh ke Komisi Pemerintahan DPRD Sumenep bahwa jatah raskin untuk bulan Juli sampai September belum diterima.
 
Jual Raskin ke Penadah, Ketua RT Ditangkap
Beras dijual ke penadah seharga Rp 200 ribu per karung. Padahal, ia membeli dari kelurahan dengan harga Rp 99 ribu sekarung. 
DPRD Pamekasan: Hapus Anggaran Pemantau Raskin "Mereka hanya makan gaji buta, kerjanya tidak ada," kata Suli Faris Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan

saran:

KPK mengusulkan agar program ini didesain ulang dalam rangka efektivitas program.
Pertama dengan melakukan review terhadap kebijakan subsidi Raskin secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk mencapai ketepatan sasaran program.
Faktor itu antara lain, penataan ulang kelembagaan program Raskin, penajaman metode penetapan target sasaran, penajaman targeted area, perbaikan tata laksana, perbaikan kualitas beras, harmonisasi Kebijakan subsidi Raskin dengan program diversifikasi pangan dan Kebijakan Perberasan Nasional, dan peningkatan pemahaman seluruh pihak yang terlibat.
Kedua, agar pemerintah memperbaiki kebijakan dan mekanisme perhitungan subsidi agar lebih transparan dan akuntabel. Perbaikan tersebut setidaknya perlu memperhatikan dengan melibatkan unsur pengawas untuk mengurangi risiko pembebanan biaya di luar biaya penugasan penyaluran Raskin.
Ketiga, agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan Program Subsidi Raskin.

Daftar Pustaka:

http://claustra-phobia.blogspot.com/p/blog-page.html

http://dwiandinip.blogspot.com/

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/

http://www.tempo.co/topik/masalah/331/Penyelewengan-Raskin

http://industri.bisnis.com/read/20140404/99/217077/program-raskin-tak-efektif-berikut-saran-kpk